Ida Hartanto's

Ida Hartanto's

BAB 3 ANALISIS DATA. sekarang, orang Jepang umumnya memakai pakaian biasa atau pakaian ala Barat sebagai

BAB 3 ANALISIS DATA. sekarang, orang Jepang umumnya memakai pakaian biasa atau pakaian ala Barat sebagai
Read more
2010

2010
Read more
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT
Read more
HASIL BELAJAR SAINS FISIKA DENGAN PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE INVESTIGASI KELOMPOK PADA SISWA KELAS V SD NEGERI 022 TAMPAN PEKANBARU

HASIL BELAJAR SAINS FISIKA DENGAN PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE INVESTIGASI KELOMPOK PADA SISWA KELAS V SD NEGERI 022 TAMPAN PEKANBARU
Read more
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
Read more
FORMULASI DAN UJI AKTIVITAS GEL ANTIJERAWAT EKSTRAK UMBI BAKUNG (CRINUM ASIATICUM L.) TERHADAP BAKTERI STAPHYLOCOCCUS AUREUS SECARA IN VITRO

FORMULASI DAN UJI AKTIVITAS GEL ANTIJERAWAT EKSTRAK UMBI BAKUNG (CRINUM ASIATICUM L.) TERHADAP BAKTERI STAPHYLOCOCCUS AUREUS SECARA IN VITRO
Read more
GAMBARAN PERUBAHAN POLA HAID AKSEPTOR KON

GAMBARAN PERUBAHAN POLA HAID AKSEPTOR KON
Read more
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
Read more
Jurnal Kreatif Tadulako Online Vol. 2 No. 2 ISSN X. Dian Kustianti. Mahasiswa Program Guru Dalam Jabatan

Jurnal Kreatif Tadulako Online Vol. 2 No. 2 ISSN X. Dian Kustianti. Mahasiswa Program Guru Dalam Jabatan
Read more
II. TINJAUAN PUSTAKA

II. TINJAUAN PUSTAKA
Read more
SGS INDONESIA (Associated Documents) RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

SGS INDONESIA (Associated Documents) RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Read more
WALIKOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

WALIKOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT
Read more
I. PENDAHULUAN. Bisnis di bidang jasa keuangan bukanlah sesuatu ha1 yang mudah. untuk dikembangkan terutama di era saat ini. Tanpa adanya tingkat

I. PENDAHULUAN. Bisnis di bidang jasa keuangan bukanlah sesuatu ha1 yang mudah. untuk dikembangkan terutama di era saat ini. Tanpa adanya tingkat
Read more
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
Read more
PENDIDIKAN TOLERANSI DALAM PEMBELAJARAN AL-QURAN HADIS DI MAN MAGUWOHARJO YOGYAKARTA (Analisis Buku Teks Al-Quran Hadis Madrasah Aliyah Kelas XII)

PENDIDIKAN TOLERANSI DALAM PEMBELAJARAN AL-QURAN HADIS DI MAN MAGUWOHARJO YOGYAKARTA (Analisis Buku Teks Al-Quran Hadis Madrasah Aliyah Kelas XII)
Read more
Jawa Barat lebih peduli terhadap daerah yang disinggahinya, terutama kepada sungai Citarum yang kondisinya kini kian tercemar

Jawa Barat lebih peduli terhadap daerah yang disinggahinya, terutama kepada sungai Citarum yang kondisinya kini kian tercemar
Read more
PENGARUH MANAJEMEN MODAL KERJA TERHADAP RETURN ON ASSET (Studi Kasus Pada Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI Tahun )

PENGARUH MANAJEMEN MODAL KERJA TERHADAP RETURN ON ASSET (Studi Kasus Pada Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI Tahun )
Read more
BAB III METODE PENELITIAN

BAB III METODE PENELITIAN
Read more
Profil Peran Teman Sebaya, Religiusitas dan Perilaku Seksual Pranikah pada Mahasiswa

Profil Peran Teman Sebaya, Religiusitas dan Perilaku Seksual Pranikah pada Mahasiswa
Read more
PERBANDINGAN EFEKTIVITAS EKSTRAK DAUN KAMBOJA (PLUMERIA ACUMINATA

PERBANDINGAN EFEKTIVITAS EKSTRAK DAUN KAMBOJA (PLUMERIA ACUMINATA
Read more
V. GAMBARAN UMUM Gambaran Lokasi Penelitian

V. GAMBARAN UMUM Gambaran Lokasi Penelitian
Read more
Briefing paper ini dibuat dalam rangka mendukung reformasi kebijakan perlindungan anak berhadapan dengan hukum yang sedang berlangsung di DPR RI. Kira

Briefing paper ini dibuat dalam rangka mendukung reformasi kebijakan perlindungan anak berhadapan dengan hukum yang sedang berlangsung di DPR RI. Kira
Read more
BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Read more
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 41 TAHUN 2010 TENTANG STANDARISASI PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA TANPA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 41 TAHUN 2010 TENTANG STANDARISASI PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA TANPA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
Read more